massa organisasi penduduk islam di makassar, sulawesi selatan meminta pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan dan pada umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian pada para muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi pada makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid selama yamethin, meikhtilah, di myanmar pada 21 maret 2013 merupakan suatu tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak pada warga internasional melakukan upaya lebih lanjut dalam menghentikan kekerasan juga pembantaian saudara kita pada sana, tuturnya saat menggelar penampilan selama kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
pihaknya dan mendesak pemerintah republik indonesia ikut juga menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendorong pemberian kemerdekaan kepada muslim rohingya sesuai melalui amanat pada pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, juga diminta agar sesegera mungkin menggarap aksi tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik pada pemerintah myanmar dibuat pihak daripada komitmen membangun asean.
bila tak ada itikad menarik dari myanmar supaya memperhatikan juga memberikan hak dan sama kepada saudara-saudara muslim kita selama myanmar, dengan demikian kami ingin mengerjakan tindakan-tindakan yang kami anggap benar, tegas muchsin.
tidak cuma itu, mereka menyerukan terhadap berbagai elemen masyarakat dan peduli melalui kemanusiaan terlebih para budha pada indonesia untuk ikut dan di menurunkan pemerintahan myanmar agar menghentikan penganiayaan juga pembakaran masjid juga properti umat islam.
menyerukan kepada para muslimin khususnya untuk bersama-sama membantu secara moril maupun materil serta mendoakan saudara-saudara kita dalam rohingya dan meikhtilah, tambahnya.
sementara itu, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, ketika dihadapan selama pendemo selama ruang masukan kantor dprd sulsel dimediasi dewan menyatakan, pihaknya sudah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.