ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan di proses rekrutmen kader dalam partai politik adalah masalah fundamental pada demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) dilaksanakan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tak jalan juga demokrasi tak hidup secara utuh, kata indra selama jakarta, jumat.
indra menyampaikan saat dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden 2014 praktek tersebut masih berjalan maka partai bukan dibuat sarana publik tetapi sarana bagi kelompok dan keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah ditinggalkan sejak 1999 2012. sebab berdasarkan indra waktu depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan atau tak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya merupakan partai dan detail, kaderisasinya
kuat juga ideologinya terukur serta gamblang, katanya.
dia mengajarkan pks telah menegaskan untuk tidak menggarap politik kekerabatan dari awal di membangun sistem demokrasi. keuntungan itu menurut dia dilaksanakan dengan tak diperbolehkannya istri merupakan caleg ketika suaminya sudah adalah caleg.
bagi kami telah final dengan putusan majelis syuro kiranya manakala suami adalah wali kota dengan begini istri ataupun anaknya tidak mungkin merupakan pejabat negara, katanya.
indra menyampaikan partainya tak ingin memfasilitasi asli pada jabatan publik akan tetapi hendak mengembangkan indonesia lebih bagus melalui tidak menjalankan politik kekerabatan tersebut.