anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan dan terjadi pada palopo sulawesi sedang adalah salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan itu mampu maka karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah dan sudah menganggarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, kata miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu bisa dan dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan diragukan independensinya.
sikap kpud yang disangsikan independensinya, menurut dia, dapat persepsi umum kiranya kpud berpihak pada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol juga mesti menggarap studi politik pada warga namun realitasnya sering tidak diselenggarakan, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan
menurut miryam, agar memimalisir tindakan anarkis dan kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada, perlu diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga merupakan wacana di pembahasan ruu pilkada, ujarnya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyampaikan tak setuju dalam wacana yang hendak membayarkan lagi pilkada kabupaten juga kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak selama pelaksanaan pilkada kabupaten dan kota, persoalannya bukan pada pemilihnya masyarakat atau dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.